Politik Investasi Picu Kerusakan Hutan


Masyarakat Sumbar harus waspada, karena kerusakan hutan makin lama makin menjadi. Selain illegal logging , alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan akan ikut menjadi penyumbang utama kerusakan hutan kedepannya. Hal ini dipicu oleh politik investasi yang menjadi jargon setiap pemerintah daerah saat ini. Demikian dikatakan koordinator masyarakat anti illegal logging (MAIL) Sumbar, Vino Bahari kemarin.

Menurut Vino dari 2.600.286 hektar hutan yang ada disumbar, 60 persennya sudah berubah menjadi pekebunan, hak pengelolaan hutan (HPH), izin pengusahaan kayu (IPK), dan pertambangan. Kerusakan itu juga mencakupi hutan lindung dan hutan konservasi.

Seperti Mentawai, kabupaten yang mengalami tingkat kerusakan hutan paling parah di Sumbar. Masuknya HPH dan IPK telah menghancurkan ekonomi masyarakat. Janji perusahaan untuk membuat taraf kehidupan mereka lebih baik, ternyata tidak terealisasi. Bahkan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pemilik HPH dan IPK, seperti yang telah digariskan pemerintah tidak pernah dilaksanakan.

Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar, pada 5 daerah kerusakan utama disebabkan oleh alih fungsi hutan untuk perkebunan. Yakni Kabupaten Pasbar, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Dharmasraya, serta Sawahlunto. Sedangkan kerusakan pada tiga daerah lagi yaitu, Kabupaten Pasaman Timur, Solok, Padang pariaman, akibat alih fungsi hutan untuk pertambangan, terutama biji besi.

Selain kerusakan, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, kata Vino juga cenderung menimbulkan konflik. Karena kebanyakan lahan di Sumbar adalah tanah ulayat. “Awalnya konflik vertikal, antara masyarakat dengan investor. Tetapi nantinya lewat cara-cara lain, konflik akan beralih menjadi konflik horizontal antar sesama warga,” ungkapnya.

Vino juga menyentil tentang kurangnya transparansi dari penegak hukum terkait kasus illegal logging. Ia mencontohkan dua kasus besar yang tidak jelas proses hukumnya sampai saat ini, yakni pembalakan liar di Dusun Pinang Bungkuk, Jorong Sungai Pinang Pati Bubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Baremas, Pasaman Barat, terhadap hutan terhadap seluas 374 hektar untuk perkebunan sawit pada tahun 2004. Serta penangkapan 222 kontainer kayu illegal di Dermaga 4 Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Sumber: Politisi Kehutanan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Aconsultant System Ritel Sumatera Barat

Software & Program Kasir, Minimarket, Gudang, Apotek, Rumah Makan, Hotel, Rumah Sakit, Laundry, dan lain-lain ( Padang - Bukittinggi - Pariaman - Solok - Pasaman - Sawahlunto - Pesisir )

Bang Ori Gagah

Kepada Dzat Maha Gagah, Ku Berserah dan Pasrah

Marketing Tulen

LOOKING FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE

Pelataran Villa Jumi-E

Jaga hatimu di Kota Padang

%d blogger menyukai ini: